Dominasi Birokrat dalam Kebijakan Pendidikan

Bukti Keragaman Diabaikan

Jogja, artikelberita: Kebijakan pendidikan yang didominasi oleh birokrat memang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan. Hal itu dimungkinkan karena keragaman dan inovasi yang hidup di masyarakat atau stakeholder pendidikan tidak terakomodir oleh kebijakan tersebut. Dalam situasi semacam ini bisa muncul semacam "perlawanan" yang mengarah pada sikap apatisme di tingkat pelaksanaan.

Pakar administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Miftah Thoha, Senin (6/6), bahkan melihat bahwa kebijakan publik yang berlandaskan ego birokrat biasanya hanya melihat dari satu aspek, yakni dari sisi birokrat itu sendiri. Padahal, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan publik, apalagi dalam bidang pendidikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak-terlihat dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Substansi dari sebuah kebijakan tentu harus sesuai dengan masyarakat yang ada di tingkat lokal atau realitas yang hidup di masyarakat.

Sebelumnya, beberapa tokoh dan praktisi pendidikan sempat mengungkapkan kerisauan mereka atas sejumlah regulasi pendidikan yang cenderung didominasi kepentingan birokrat tanpa menghargai aspirasi komunitas pendidikan. Kebijakan semacam ini dikhawatirkan justru merusak upaya peningkatan mutu pendidikan di negara ini.